Partai Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com — Sering beriklan dan menyebut diri partai antikorupsi, tetapi kemudian petingginya terseret kasus korupsi di berbagai kementerian, membuat kredibilitas Partai Demokrat hancur di mata publik.
Survei yang dilakukan Political Research Institute for Democracy menunjukkan, kasus korupsi yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, dan diduga melibatkan sejumlah petinggi partai itu telah menggerus kepercayaan rakyat kepada partai pemenang Pemilu 2009 ini.
Berdasarkan survei yang dilakukan Political Research Institute for Democracy (Pride) di wilayah DKI Jakarta, selama Agustus hingga September lalu, tergambar tingginya ketidakpercayaan pemilih terhadap kredibilitas Partai Demokrat.
Sebanyak 52 persen responden menyatakan tidak mempercayai kredibilitas Partai Demokrat, setelah ada beberapa kasus korupsi yang melibatkan kader partai ini. Hanya 21 persen responden yang menyatakan masih percaya, dan 27 persen yang menjawab tidak tahu.
Survei melibatkan 500 respoden, dengan margin eror 4,4 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Peneliti Pride, Agus Herta Sumarto, di Jakarta, Jumat (28/10/2011), mengatakan, sampel sengaja diambil hanya dari DKI Jakarta karena ibu kota Indonesia ini dinilai sebagai barometer nasional.
Selain itu, Jakarta menjadi gambaran bahwa pemilihnya tak pernah loyal pada satu partai.
"Pada Pemilu 1999, PDI-Perjuangan menang di Jakarta. Namun tahun 2004, PKS yang kemudian menang. Sementara itu, Pemilu 2009 dimenangkan Partai Demokrat. Ini menggambarkan betapa tidak loyalnya pemilih di Jakarta," kata pendiri Pride yang juga Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Didik J Rachbini.
Menurut Herta, ketidakpercayaan publik terhadap kredibilitas Partai Demokrat memang disebabkan oleh kasus korupsi wisma atlet SEA Games yang melibatkan Nazaruddin dan juga petinggi partai lainnya.
"Masyarakat sekarang melihat Nazaruddin bagian dari Partai Demokrat, apalagi posisinya adalah bendahara umum yang tugasnya mencari dana untuk partai. Ketika Nazaruddin terlibat korupsi, masyarakat langsung berpersepsi bahwa dia mencari dana untuk partai. Otomatis Partai Demokrat sudah tidak bersih lagi di mata publik," kata Herta.
Hasil survei juga menunjukkan, 67 persen responden meyakini bahwa kasus korupsi wisma atlet tak hanya menjadi tindakan pribadi Nazaruddin, tetapi juga bersangkut paut dengan Partai Demokrat. Hanya 11 persen responden yang yakin kasus korupsi wisma atlet murni melibatkan Nazaruddin. Sisanya menjawab tidak tahu